JAKARTA -- Kuasa hukum Prabowo-Gibran Nicholay Aprilindo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024.

Permintaan itu diajukan merespons permintaan kuasa hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis yang meminta MK menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kami dari pihak terkait mengusulkan juga, seandainya dikabulkan majelis hakim, kami minta juga dihadirkan Kepala Badan Intelijen Negara," kata Nicholay di sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

• Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Macron di KTT G20 Brasil
• Dari Brasil, Presiden Prabowo Ajak Pelaku Usaha Perkuat Sektor Pertanian
• Presiden Prabowo dan Presiden Biden Sepakat Perkuat Kemitraan Indonesia-AS
• Presiden Prabowo Subianto Bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih
• Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura

Ketua MK Suhartoyo menerima masukan itu. Namun, ia menegaskan majelis hakim belum tentu mengabulkan.

Suhartoyo ingin membawa usulan-usulan yang disampaikan semua pihak ke rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dia mengingatkan sidang sengketa Pilpres 2024 berbatas waktu.

"Hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian setiap jadwal sidang kita ini, tetapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim," ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke sidang sengketa Pilpres 2024. Para menteri itu akan dihadirkan dalam sidang hari Jumat (5/4).

Nama-nama menteri yang akan dipanggil ke sidang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (*)